SAMSAT PEMBANTU TALISAYAN UPTD BERAU DISPENDA PROV. KALTIM

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Visi Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Untuk Memenuhi Tuntutan Penyediaan Pembiayaan Daerah. Misi 1. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pegawai. 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Atas Kewajibannya Membayar Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima Yang Merata dan Mudah Terjangkau oleh Masyarakat. 4. Meningkatkan Kontribusi yang Optimal Bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Berita DISPENDA, Berita KALTIM pelayanan-samsat-kaltim-ditingkatkan

Awang Faroek mengatakan banyak peluang yang dapat diciptakan untuk menarik pajak kendaraan yang terus meningkat di masyarakat. Berbagai cara pemungutan pajak kendaraan dapat dikelola bekerja sama dengan pihak lain, misalnya di pusat perbelanjaan atau di bank-bank pemerintah dan swasta. “Masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang cepat dan berkualitas. Sehingga kemajuan teknologi informasi dapat terus dimanfaatkan oleh para petugas,” ujarnya. Selain itu Awang Faroek meminta seluruh petugas untuk meningkatkan pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi merupakan peluang untuk melakukan pelayanan dan perbaikan kualitas kerja. Gubernur juga meminta para petugas untuk mempermudah pelayanan dan jangan mempersulit jika semua pekerjaan dapat dipermudah. Begitu juga untuk tidak menunda pekerjaan besok jika dapat diselesaian saat ini. “Saya ingin dengan jam yang sama, waktu yang sama seluruh Samsat dapat terhubung satu dengan lainnya. Sehingga tercipta pelayanan kelas dunia” ujarnya.

Sabtu, 17 Desember 2011

Kendaraan Bermotor

Selasa, 13 Desember 2011

KABAR DISPENDA PROVINSI SE INDONESIA

Minggu, 11 Desember 2011

10 PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. PARTISIPASI : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam peroses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak lansung;

2. PENEGAKAN HUKUM : Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tampa pengecualian menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

3. TRANSPARANSI : Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;

4. KESETARAAN : Memberikan peluang yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya;

5. DAYA TANGGAP : Meningkatkan kepekaan para Penyelenggara Pemerrintah terhadap aspirasi masyarakat tampa kecuali;

6. WAWASAN KE DEPAN : Membangun Daerah berdasarkan Visi Dan Strategis yang jelas, dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan Daerahnya;

7. AKUNTABILITAS : Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas;

8. PENGAWASAN : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap Penyelenggaran Pemerintah dengan mengusahkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas;

9. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS : Menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab;

10.PROFESIONALISME : Meningkatkan kemampuan dan moral Penyelenggara Pemerintah, agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

(Disalin oleh : M. Alfian Alif B., S.Kom, MM.)